Salim Segaf Terpilih Jadi Ketua Majelis Syuro PKS-JPNN.com
PADALARANG - Salim Segaf Aljufri terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masa khidmat 2015-2020 melalui Musyawarah ke I Majelis Syuro PKS di Hotel Masson Pine Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (10/8).
Mendampingi Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid duduk sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Terpilihnya Salim Segaf yang juga merupakan mantan Menteri Sosial (Mensos) di kabinet pemerintahan SBY ini disepakati oleh seluruh anggota Majelis Syura terpilih dari 34 Provinsi di Indonesia yang berjumlah 69 orang.
Dalam konferensi persnya, Salim Segaf Aljufri mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Hilmi Aminudin atas keikhlasannya yang selama ini telah memimpin Majelis Syuro PKS selama lima tahun terakhir.
"Kami mengapresiasi saudara Hilmi atas pengorbanan dan kecintaannya kepada PKS selama memberikan darma baktinya sebagai Ketua Majelis Syura PKS masa khidmat 2010-2015," kata Salim Segaf.
Selain memilih Ketua dan Wakil Ketua Ketua Majelis Syuro PKS, dalam kesempatan tersebut terpilih pula anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang diantaranya adalah Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat.
Related
Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat, Muhammad Sohibul Iman sebagai Presiden Ketua Dewan Pengurus Pusat. Lalu, Taufik Ridlo sebagai Sekjen Dewan Pengurus Pusat, Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum Pengurus Pusat dan Untung Wahono sebagai Sekretaris Syura.
Selain itu, Musyawarah Majelis Syura memberikan apresisasi setinggi-tingginya kepada Anis Matta yang telah memberikan seluruh energi, kecintaan dan pengorbanan untuk PKS. Atas pengalaman, kemampuan dan kerja kerasnya, Dewan Syuro memutuskan Anis Matta memimpin Badan Kerjasama Internasional PKS.
"Semoga Allah SWT merahmati, memberkahi dan memudahkan kami dalam melanjutkan pengabdian dan kontribusi bagi mewujudkan Indonesia menjadi Negara Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur, "jelas Salim Segaf.
Sementara itu, Nama Muhammad Sohibul Iman terpilih menjadi Presiden Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggantikan Anis Matta yang sebelumnya memegang jabatan tersebut periode 2010-2015.
Sohibul terpilih berdasarkan keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS masa khidmah 2015-2020. Musyawarah majelis syura ini dipimpin oleh Salim Segaf Aljufri, mantan Menteri Sosial di era pemerintahan SBY jilid 2.
Sedangkan, Hidayat Nur Wahid memegang jabatan sebagai Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera masa khidmah 2015-2020. Artinya, kepemimpinan Hilmi Aminuddin yang menjadi ketua Majelis Syura PKS selama tiga periode, telah tergantikan.
"Sidang musyawarah Majelis Syura memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Hilmi Aminuddin atas keikhlasannya, pengorbanannya, dan kecintaannya kepada PKS selama memberikan darma baktinya sebagai ketua Majelis Syura PKS masa khidmah 2010-2015," tutur Salim, dalam konferensi pers di Kota Baru Parahyangan, KBB, Senin (10/8).
Salim mengatakan, PKS akan melaju dengan cepat dalam dunia perpolitikan di Indegara bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Menurutnya, remitansi bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian pedesaan.
Berbicara pada acara pertemuan antara Kementerian Luar Negeri RI dengan ribuan TKI dan Diaspora Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta pada Selasa (11/08), Nusron mengatakan, saat ini terdapat 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, remitansi yang mengalir ke Indonesia mencapai USD 6 miliar atau sekitar Rp 81 triliun.
Mantan anggota Komisi XI DPR itu lantas membandingkan jumlah remitansi dengan angka investasi asing yang hanya USD 16 miliar. “Artinya kontribusi TKI merupakan separuh dari nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia,” ujarnya di acara yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi itu.
Nusron menambahkan, sebagian besar TKI di luar negeri berasal dari desa-desa di tanah air. Sayangnya, remitansi yang masuk ternyata tidak dimanfaatkan hal-hal produktif.
Karenanya pria yang juga ketua umum PB Ansor itu mengingatkan pentingnya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola uang remitansi dari para TKI. Misalnya untuk investasi atau permodalan. “Sehingga remitansi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa dan digunakan untuk kepentingan investasi,” cetusnya.
Selain itu Nusron juga mengatakan, sektor hulu dalam persoalan TKI harus terus dibenahi. Menurutnya, pemerintah tak mungkin menghalangi warganya yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri. Karenanya, negara harus memberikan layanan terbaiknya, termasuk dengan membentuk layanan satu pintu bagi TKI.
“Pemerintah menginginkan agar proses penempatan dan perlindungan TKI harus satu pintu. Saya inginkan ke depan proses penempatan TKI sama dengan proses di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal, red),” ujar Nusron.(ara/jpnn)
from JPNN.COM http://bit.ly/1f5foWZ
via IFTTT
