DPR Bahas Tax Amnesty Tanpa Konsultasi dengan Presiden-JPNN.com

JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan pihaknya telah meneruskan hasil rapat pengganti Badan Musyawarah tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty ke pimpinan Komisi XI DPR. Intinya, RUU tersebut sudah bisa dibahas dengan kementerian terkait.

Ini disampaikan ketua DPR yang akrab disapa Akom, sebelum rapat pimpinan dewan membahas soal usulan pemberhentian Fahri Hamzah dan perubahan formatur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di gedung DPR Jakarta, Selasa (12/4).

"Kemarin sore (11/4) telah saya tandatangani (hasil rapat) untuk segera membahas dan malam tadi saya bertemu dengan ketua komisi XI Ahmadi Noor Supit, hari ini rencananya mereka akan rapat kerja langsung dengan Menteri Keuangan," kata Akom.

Menurutnya, pimpinan dewan menyerahkan sepenuhnya perkembangan soal Tax Amnesty kepada komisi yang membidangi anggaran dan perbankan tersebut.

Akom menyebutkan rapat pengganti Bamus kemarin dihadiri kuorum oleh para pimpinan fraksi di DPR. Hanya saja, rapat tersebut hanya dipimpin sendiri oleh Akom karena ada kekeliruan di Sekretariat Jenderal DPR.

"Yang jelas kemarin ada missed dari Sekretariat Jendral. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa, ada di bawah kesetjenan ada missed. Ya sudah, tapi tetap akhirnya berlangsung Alhamdulillah," tambahnya.

Rapat soal tax amnesty ini belum mendapatkan persetujuan pemerintah. Padahal, sebelumnya rapat Bamus DPR telah memutuskan bahwa pembahasan tax amnesty harus dilakukan setelah melakukan konsultasi dulu dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

"Supaya kami dalam artian tidak dikibuli, tidak masuk dalam jebakan batman. Karena itu fraksi PAN setuju ini dilakukan pembahasan tetapi tetap menunggu konsultasi langsung dengan Bapak Presiden bersama menteri terkait," jelasnya.

Yandri mengatakan konsultasi itu penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah dengan DPR saat pembahasan sedang berjalan.

"Setuju dilanjutkan, tapi kami minta konsultasi dengan pemerintah supaya ujung dari semua pembahasan Tax Amnesty ini benar-benar menguntungkan semua pihak," pungkasnya.(fat/jpnn)

from JPNN.COM http://bit.ly/1N5zD7u
via IFTTT

Share this post