Pak Jokowi, Ada Saran Dari Mantan Staf Khusus SBY Nih-JPNN.com
JAKARTA – Firmanzah menyarankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertimbangkan lagi penurun harga BBM khususnya premiun. Pasalnya, harga minyak dunia kini jatuh ke titik terendah yakni USD 40 per barel.
Selain itu, daya beli masyarakat juga menurun seiring perlambatan ekonomi. Nah, turunnya harga jual BBM jenis premium dinilai bisa kembali meningkatkan konsumsi domestik.
"Harga minyak dunia itu rendah dibandingkan target awal. Produk Domestik Bruto (PDB) kita dibentuk oleh konsumsi domestik. Penurunan harga BBM, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah," ujar Firmanzah, Rabu (25/11).
Pria yang pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono itu menambahkan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, maka target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam APBN 2016 bisa meleset jika mesin utama tidak bergerak.
"Mesin ekonomi domestik kita itu harus dipulihkan. (Pemerintah) jangan buat kebijakan yang membuat daya beli masyarakat tergerus," tegas rektor Universitas Paramadina ini. (chi/jpnn)
&nn: justify;">JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, masalah PT Freeport Indonesia dari rezim ke rezim tak pernah selesai. Anehnya, apa pun masalahnya, Indonesia selalu dirugikan.
"Ini yang dikhawatirkan karena dari rezim ke rezim persoalan Freeport ini tidak pernah selesai. Selalu saja Indonesia yang dirugikan. Wajar saja jika selama ini publik menuduh ada permainan di tingkat elite karena kondisi ini tidak pernah berubah," kata Enny di Jakarta, Minggu (29/11).
Tudingan publik itu, sambung Enny, sangat wajar karena secara historis tidak mungkin pemerintahan tak tahu bahwa Indonesia dirugikan. Pasalnya, pemerintah hanya mendapatkan bagian satu persen dari operasi Freeport di Indonesia.
"Wajar publik beranggapan dalam masalah Freeport ini. Apapun kebijakannya selalu saja ada deal-deal politik di belakangnya. Selama ini ada mekanisme yang diabaikan sehingga kebijakannya selalu merugikan Indonesia dan menguntungkan Freeport," tegasnya.
Karena itu, Enny berharap kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dibuka seterang-terangnya. Sebab, selama ini penyelesaian masalah Freeport selalu dibuat gelap sehingga masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. (fas/jpnn)
from JPNN.COM http://bit.ly/1MSkiDC
via IFTTT
